oleh

LSM PRABU Soroti Pembangunan Kantor Desa Sukaraja

Sangrajawalinews.com || Bekasi – Sekertaris DPD Lembaga Swadaya Masyarakat PRABU Kabupaten Bekasi, N. Rudiansyah menyoroti pembangunan kantor Desa Sukaraja yang berada di kampung Pete Cina, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi.

Dia menduga, proyek pembangunan kantor Desa Sukaraja tidak transparan dan syarat penyimpangan. Hal itu dia katakan saat melakukan investigasi di lokasi yang tidak memasang papan nama kegiatan.

“Kalau kita berpacu dengan Regulasi UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP). Bangunan yang dianggarkan pemerintahan seharusnya papan proyek Desa harus dipasang sesuai dengan regulasi di atas,” jelas Rudiansyah. Sabtu, (5/6/2021).

Rudi menilai, kegiatan pembangunan yang dianggarkan pemerintah mestinya di gelar secara transparan sehingga tidakĀ  menimbulkan kebingungan di masyarakat.

“Kalau tidak adanya papan proyek, pembangunan Kantor Desa berarti sangat berbeda dengan proyek pembangunan Desa lain sehingga masyarakat penuh tanda tanya tentang jumlah dana bangunan Kantor Desa Sukaraja Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi,” ujarnya.

“Tidak dipasangnya papan proyek bangunan tersebut bukan saja bertentangan dengan perpres, tetapi juga tidak sesuai dengan semangat transparansi dan keterbukaan terkait informasi pada masyarakat,” tambahnya.

Saat LSM Prabu melakukan investigasi bersama tim media di kegiatan pembangunan Desa Sukaraja ada dugaan pengawas pekerjaan pembangunan Desa terkesan tutup mata.

“Papan proyek tersebut belum dipasangĀ  sedangkan pembangunan kurang lebih hampir mencapai 5 – 10%,” kata Dia.

“Sementara, kalau kita berpedoman dengan peraturan Menteri pekerjaan umum nomor:29/PRT/M/2006, (Permen PU/29/2006) tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung serta permen PU 12/2014 atau peraturan pekerjaan umum nomor 12/PRT/M/2014.
Disebutkan salah satu terkait persyaratan penampilan bangunan gedung, yang salah satunya aspek tapak bangunan, termasuk pemasangan papan nama proyek, memperhatikan, keamanan, keindahan, keselamatan dan keserasian lingkungan, selain itu agar masyarakat mengetahui sumber anggaran, besar anggaran, dan juga volume,” jelas Rudi.

“Sedangkan, dalam peraturan presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010 dan perpres nomor 70 tahun 2012 tertuang terkait kewajiban memasang papan nama proyek,” tutupnya.

(Ded/Tim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed