oleh

LPM Pebayuran Minta Pemkab Bekasi Tidak Kurangi Kuota Rutilahu

Sangrajawalinews.com || Bekasi – Program-program yang di salurkan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menargetkan 5.000 perbaikan rumah tidak layak huni, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, mengatakan perbaikan rumah tidak layak huni itu menjadi programnya, dengan diberi nama Bekasi Bedah Nata Rumah (Bebenah).

Eka menyebut program Bebenah ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk Program Bebenah, kami menargetkan 5.000 rumah se-Kabupaten Bekasi, yang akan dilakukan secara bertahap untuk memperbaiki rumah warga.

“Saya berharap, nanti yang sangat diprioritaskan betul-betul rumah yang tidak layak tinggal, program ini harus benar tepat sasaran, karena saya tidak mau mendengar ada rumah roboh,” ujar Bupati. Pada Selasa, (1/6/2021).

Sementara itu, Kepala Bidang Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Budi Setiawan menyampaikan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi 2017-2022, Pemkab Bekasi menargetkan perbaikan 5.000 rutilahu. Jumlah itu ditargetkan selesai pada 2022 mendatang.

“Akan tetapi faktanya berbeda, ternyata bukan Penambahan Jumlah yang ada malah pengurangan, yang awalnya setiap Desa mendapatkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), sebanyak 40¬† Kuota Rumah layak huni, namun sekarang malah menjadi 15, ada yang 20 rumah per Desa yang ada di Kabupaten Bekasi,” ucapnya.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Pebayuran, Sartubi mengatakan sangat Kecewa dengan adanya Pengurangan Kuota buat Rutilahu yang di keluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Secara tidak bermusyawarah terlebih dahulu dengan LPM yang ada di Desa-desa atau di Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi,” keluhnya.

Lanjut Sartubi, bahwa pengurangan kuota data masyarakat yang sudah terdaftar dan sudah di Survay oleh pihak pendamping Kabupaten nantinya seperti apa tanggapan warga ketika tadinya terdaftar setelah pengurangan datanya tidak terdaftar.

“LPM selaku pendamping sangat kecewa dan¬†dilema mau bilang apa, pada warga yang tidak terdaftar akibat pengurangan kuota yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi,” ungkapnya kepada awak media ketika di wawancarai.

Sementara itu, Yusuf Supriatna Selaku Ketua Tim investigasi Dpn LSM-Kampak-RI (Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Anti Mafia Peradilan dan Anti Korupsi Republik Indonesia) mengatakan, bahwa pengurangan Kuota Rumah Tidak Layak Huni yang di keluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi, mau dibawa kemana kedepannya.

“Program-program tersebut kalau memang belum siap per Desa 40 rumah layak huni jangan memberi harapan pada masyarakatnya sesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada di Kabupaten,” tegasnya kepada awak media.

“Saya berharap kepada Pemerintah terkait tentang pengurangan kuota, jelaskan pada Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Bekasi, jangan sampai kepala Desa ini jadi buah bibir masyarakatnya sendiri, padahal pengurangan kuota tersebut di lakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi,” tandasya.

(Ded/Tim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed