Rotasi dan Mutasi Pejabat Pemkab Bekasi Menuai Polemik

Advertisement




Rotasi dan Mutasi Pejabat Pemkab Bekasi Menuai Polemik

SANGRAJAWALI
19 Oktober 2020


Sangrajawali News | Bekasi - Pemerintah kabupaten (pemkab) Bekasi , mutasi dan promosi 507 pejabat eselon II, III dan IV yang dilantik pada 16 Oktober 2020 menuai polemik. Lantaran ada salah seorang pejabat fungsional (tenaga pengajar sekolah dasar) menjadi pejabat struktural (Kepala Seksi) setara golongan IV.a.


Penggerak Forum Dialektika Bekasi (For DIKSI) Andani Wijaya mengatakan ada indikasi cacat hukum dalam perotasian pejabat di Pemkab Bekasi karena menabrak aturan.


"Padahal jelas, untuk rotasi, mutasi dan promosi kita tinggal ikuti aturan ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang management pegawai negeri sipil dan Perbup Nomor 44 tahun 2020 tentang pola karir pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi," ujarnya.


Lanjut Andani pria yang pernah menjadi pengurus PMII juga. Bupati terindikasi mengangkangi aturan yang telah dibuatnya sendiri. 


"Di Perbup pada pasal 46 ayat 1 terutang jelas bagaimana persyaratan jabatan pengawas atau setara jabatan struktural eselon VI.a," lanjutnya.


"Jangan - jangan  rotasi, mutasi dan promosi hanya dijadikan ajang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) bagi pihah-pihak dilingkaran penguasa, idealnya Bupati melakukan penilain secara objektif  dengan berdasar aturan-aturan yang berlaku sehingga kredibilitas dan integritasnya dapat di pertanggung jawabkan, dan tidak menimbulkan kesan bagi-bagi kue kekuasaan," pungkasnya. (Waroy/Dul)